Artikel ini merupakan rangkuman pemikiran akademis dari paper berjudul “Teknologi dan Kesejahteraan Sosial: Mengelola Disrupsi Teknologi di Sektor Manufaktur Indonesia Melalui Pendekatan Marxian dan Sistem Perkoperasian Berbasis Pancasila” yang ditulis oleh Lukman Hakim (2024). Naskah ini menganalisis dampak negatif otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) di sektor manufaktur dan menawarkan model koperasi sebagai solusi strategis yang sejalan dengan nilai-nilai kolektif Pancasila dan prinsip sosialisasi alat produksi ala Marxian.

Ancaman Disrupsi Teknologi di Sektor Manufaktur Indonesia

Perkembangan teknologi, meskipun meningkatkan efisiensi produksi, telah menimbulkan dampak serius di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur yang menyumbang 19,9% PDB nasional. Dampak utama yang teridentifikasi meliputi:

            Pengangguran Struktural: Antara 2018 hingga 2023, sektor manufaktur Indonesia kehilangan 1,2 juta pekerja. Kehilangan pekerjaan ini terkonsentrasi di sektor padat karya seperti tekstil (400.000) dan elektronik (300.000).

Kesenjangan SDM dan Kecemasan Kerja: Hanya 65% pekerja manufaktur yang memiliki keterampilan digital. Selain itu, 70% pekerja tekstil di Cikarang melaporkan kecemasan karier, sementara tekanan produksi mengakibatkan 60% pekerja di Bandung mengalami kelelahan kerja.

Kerusakan Lingkungan: Otomatisasi dan ekspansi industri berkontribusi pada kerusakan ekologis, seperti produksi 150.000 ton limbah elektronik (e-waste) per tahun dengan tingkat daur ulang yang rendah (hanya 17,4%). Di Jawa Barat, polusi udara dari pabrik tekstil bahkan meningkatkan kasus ISPA.

Dalam perspektif Marxian, teknologi dalam kapitalisme cenderung menjadi “pesaing buruh”. Rosa Luxemburg juga mengkritik ekspansi kapitalisme yang mengeksploitasi sumber daya alam dan memperdalam ketimpangan.

Koperasi Berbasis Pancasila sebagai Solusi Inklusif

Naskah ini mengusulkan sistem perkoperasian sebagai model efektif untuk mengelola disrupsi, sejalan dengan visi ekonomi kolektif kolaboratif. Konsep ini didukung oleh tokoh Marxian (Marx, Engels, Gramsci) yang memandang koperasi sebagai langkah menuju kepemilikan kolektif alat produksi dan distribusi surplus secara adil. Di Indonesia, Mohammad Hatta memandang koperasi sebagai wujud ekonomi gotong royong yang mencerminkan persatuan dan keadilan sosial.

Model koperasi dapat memberikan solusi dalam tiga aspek kunci:

Demokratisasi Alat Produksi dan Kesejahteraan: Koperasi memberikan hak suara kepada buruh untuk menentukan penggunaan teknologi dan memastikan keuntungan dari efisiensi teknologi didistribusikan melalui dividen, mengurangi alienasi. Contohnya adalah Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) — Semen Indonesia Cooperative (SIC), yang mencatat omzet Rp 150 miliar pada 2023 dengan 60% keuntungan dialokasikan untuk dividen dan pelatihan teknologi bagi 4.713 anggotanya.

Mitigasi Lingkungan: Koperasi dapat mengelola limbah industri secara internal. KWSG, misalnya, mengelola limbah semen untuk reduksi emisi, dan koperasi tekstil dapat direplikasi untuk mendaur ulang air limbah di Sungai Citarum.

Pengembangan SDM: Koperasi dapat menjadi lembaga yang fokus pada pelatihan ulang (reskilling) keterampilan digital dan menyediakan program kesehatan mental bagi anggota. Koperasi Astra International, misalnya, mendukung 5.000 pekerja otomotif dengan pelatihan digital.

Implikasi Kebijakan: Pajak Otomatisasi dan KNHI.

Untuk mendukung keberhasilan model ini, diperlukan intervensi kebijakan yang terfokus:

Pajak Otomatisasi (Dana Kompensasi Disrupsi): Pajak ini dapat dialokasikan untuk mendanai program sosial seperti pelatihan ulang (reskilling) dan memberikan kompensasi bagi buruh yang terdampak otomatisasi.

Implikasi Daerah (Jawa Barat & Banten): Pemerintah daerah perlu membentuk Pusat Koperasi Manufaktur Daerah dan menyediakan subsidi pelatihan digital untuk mengatasi kesenjangan keterampilan lokal.

Implikasi Nasional: Pembentukan Dewan atau Komisi Nasional Hubungan Industrial (KNHI) diusulkan sebagai solusi kelembagaan untuk mengawasi implementasi teknologi, memastikan keputusan diambil secara adil, bijaksana, dan mempertimbangkan keadilan sosial bagi buruh.

Kesimpulan: Sistem perkoperasian, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan diperkuat oleh pendekatan Marxian, menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mengubah disrupsi teknologi di sektor manufaktur Indonesia dari ancaman menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial, lingkungan, dan SDM yang lebih adil dan berkelanjutan.***

Lukman Hakim, S.Ikom, MM